in

Tambahan Belanja APBN Untuk Covid-19 Bisa Atasi Ekonomi, Namun Rawan Korupsi

Tambahan Belanja APBN Untuk Covid-19 Bisa Atasi Ekonomi, Namun Rawan Korupsi

Oleh: Miftahul Jannah – Mahasiswa Prodi ES

Virus corona telah banyak memberikan dampak selama beberapa bulan ini, bukan hanya memberikan dampak kepada orang yang terserang, tetapi juga pada perekonomian secara global, tidak terkecuali Indonesia. Akibat wabah corona, perekonomian di Indonesia mengalami penurunan drastis, bahkan data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 anjlok ke level 2,97 persen. Menurunnya perekonomian, mendorong pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan menambah anggaran belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 405,1 triliun.

Penambahan anggaran belanja sebesar Rp. 405,1 triliun tersebut dialokasikan untuk dana kesehatan sebesar Rp. 75 triliun, perluasan social safety nett sebesar Rp. 110 triliun dan dukungan industry Rp. 70,1 triliun berupa pajak dan bea masuk yang ditanggung pemerintah.

Dilansir dari laman kompas.com, penambahan anggaran belanja di tengah pandemic ini menjadi bagian dari strategi untuk mengantisipasi terjadinya devisit APBN hingga 5,07%. Angka ini tentu melampaui batas dari Produk Domestik Bruto (PDP) sebesar 3% yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dengan adanya devisit akibat penambahan anggaran belanja, menurut pemerintah, hal ini tidak akan terlalu berpengaruh negativ pada perekonomian nasional karena pendapatan Negara masih bisa tumbuh hingga akhir triwulan pertama.

Walau demikian, menurut penulis, hal ini tentu bukanlah suatu kondisi yang baik untuk perekonomian nasional, karena jika berkepanjangan, jeratan krisis akan sangat mungkin terjadi. Pemerintah harus tetap waspada terhadap tekanan-tekanan yang mungkin saja meningkat kedepannya selama masa pandemic ini. Tekanan tersebut bisa saja datang dari dalam negeri berupa kerusakan stabilitas sosial dan iklim politik. Atau bisa juga berasal dari luar negeri, semisal perubahan kebijakan Negara mitra tentang perdagangan internasional atau regulasi dari lembaga-lembaga lain semacam WTO, WHO atau PBB.

Disisi lain, peningkatan anggaran belanja dan pembiayaan dalam APBN ini dapat membantu perekonomian masyarakat, terutama bagi masyarakat yang bekerja sebagai UMKM maupun kaum pekerja yang terkena dampak langsung dari pandemik. Tetapi yang perlu dipastikan menurut penulis adalah anggaran ini juga harus melalui proses realisasi secara transparan.

Dana yang begitu besar ini sangat rawan jadi ladang korupsi karena selain adanya kelonggaran dalam penggunaan anggaran untuk mengatasi covid-19, bisa saja dana untuk penanganan yang terdampak langsung seperti pemberian BLT tidak tepat sasaran, alias diselewengkan. Dalam hal ini pemerintah harus mengontrol secara penuh penggunaan-penggunaan anggrana tersebut, tidak saja hanya melihat data di atas kertas secara sepihak, melainkan membandingkan data data yang telah menerima dengan data-data di BPS yang berhak menerima.

Selain itu, pemerintah juga harus mengontrol pos-pos apa saja yang dibelanjakan dengan teliti dan melakukan uji rasionalitas pembelanjaan, khusunya pada pos bantuan sembako maupun makanan yang tidak bisa diaudit di lapangan tentang jenis, jumlah dan kualitas dari bantuan sembako tersebut secara reel di lapangan. [mctr]

Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0
Meski Pandemik Belum Normal, STAI Sangatta Akan Buka Layanan Administrasi

Meski Pandemik Belum Normal, STAI Sangatta Akan Buka Layanan Administrasi